Ilustrasi Politik Dinasti. (ist)

THREECHANNEL.CO – Lembaga Kajian Politik, Nagara Institute menemukan bahwa partai politik yang mengidap penyakit akan berdampak secara langsung pada kesehatan demokrasi. Oligarki dalam partai politik, sebagaimana tercermin dalam menguatnya dinasti politik telah merusak tatanan demokrasi.

Jika hal tersebut tidak mendapat perhatian serius dari publik, maka Indonesia akan memasuki sebuah fase yang paling berbahaya dalam demokrasi. Demikian disampaikan oleh Akbar Faisal selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute, Senin (17/2/2020) di Jakarta.

Dua dekade setelah reformasi, demokrasi Indonesia justru mengalami kemerosotan. Banyak alasan kenapa performa demokrasi Indonesia cenderung menurun sejak Reformasi. Faktor-faktor utama yang menyumbang turunnya kualitas demokrasi antara Iain kebebasan sipil yang menyempit, intoleransi yang menguat, populisme, korupsi, dan bangkitnya oligarki.

“Khusus soal oligarki, Nagara Institute menemukan sebesar 17,22 persen hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 2019 terpapar dinasti politik. Atau sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik,” ujar Akbar Faisal.

Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, ternyata ada tren kenaikan politik dinasti. Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu di Indonesia. Jika pemilu legislatif 2019 ditelaah lebih detail, maka dapat dipetakan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik dari masing-masing partai politik.

Dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki presentase paling kecil terpapar politik dinasti, 5,17 persen. Diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 50 kursi, dengan nilai 8,00 persen. 

“Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik. Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpapar politik dinasti,” tutur Akbar Faisal.

Ke bawah secara berurutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 31,58 persen, Partai Golkar sebesar 21,18 persen, Partai Demokrat 18,52 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 18,18 persen, Partai Gerindra 16,67 persen, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 13,28 persen.

Temuan lain yang juga sangat menarik adalah besarnya politik dinasti di Sulawesi Barat. Dengan 4 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Barat, sebanyak 3 orang atau 75,00 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik. Sulawesi Utara menyusul di peringkat kedua. Dari 6 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Utara, 4 kursi atau 66,70 persen terpapar dinasti politik.

Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ketiga. Dari 17 kursi yang diperebutkan di Sumatera Selatan, sebanyak 11 orang atau 64,70 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik. Sulawesi Selatan menyusul di peringkat keempat. Dari 24 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Selatan, 11 kursi atau 45,80 persen terpapar politik dinasti.

Provinsi yang termasuk dalam peringkat lima adalah Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara dengan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik sebesar 33,33 persen.

Di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi terpapar dinasti politik tertinggi, yakni sebesar 25,00 persen. Disusul Banten sebesar 22,7 persen, Jawa Barat sebesar 17,6 persen, Jawa Timur sebesar 11,5 persen, dan Jawa Tengah sebesar 9,1 persen.

“Sementara jika kita tilik dalam sudut pandang pulau-pulau beşar di Indonesia, maka Sulawesi menempati urutan pertama terpapar politik dinasti dengan 42,00 persen. Dengan 50 kursi legislator di tingkat pusat yang diperebutkan di Sulawesi, 21 kursi dikuasai oleh anggota yang terpapar dinasti politik,” kata Akbar Faisal.

Menyusul di belakangnya Sumatera sebesar 18,25 persen (23 dari 126 kursi), Kalimantan 17,50 persen (7 dari 40 kursi), Maluku-Papua 15.00 persen (3 dari 20), Jawa 13,73 persen (42 dari 306), dan Bali-Nusa Tenggara 9,09 persen (3 dari 33).

Pemilihan kepala daerah juga tak luput dari jerat oligarki. Nagara Institute memotret secara fokus pada pilkada serentak yang sudah dilaksanakan tiga kali: 2015, 2017, dan 2018. Ditemukan bahwa selama tiga kali pilkada serentak di 541 wilayah (33 provinsi, 419 kabupaten, dan 89 kota), ada 80 wilayah (14,78%) yang terpapar dinasti politik.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan wilayah terbanyak terpapar politik dinasti yakni sebanyak 14 wilayah. Disusul Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 6 wilayah. Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Banten berada di urutan ketiga dengan 5 wilayah terikat oligarki. Selanjutnya Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Lampung dengan 4 wilayah.

“Namun apabila wilayah terpapar dinasti politik dibandingkan dengan jumlah wilayah pilkada per provinsi, maka Banten menempati posisi teratas dalam daftar lima beşar dengan 55,56 persen. Di posisi kedua adalah Kalimantan Timur dengan 36,36 persen wilayah terpapar dinasti politik. Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan 35,90 persen, Bali dengan 30,00 persen, Sumatera Selatan dengan 27,78 persen,” pungkas Akbar Faisal.