Ilustrasi DPR RI. (ist)

THREECHANNEL.CO – Lembaga kajian politik Nagara Institute menemukan sebesar 17,22 persen hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 2019 terpapar dinasti politik. Sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan atau kombinasi keduanya.

Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, ternyata ada tren kenaikan dinasti politik. Pada Pileg 2009 ditemukan 28 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas demokrasi Indonesia.

“Selama ini oligarki sering diperbincangkan dan dikhawatirkan. Kenyataannya oligarki politik memang merusak demokrasi. Kami melakukan riset, menelaah para legislator DPR. Dan hasilnya ditemukan total 178 kasus keterpilihan anggota DPR dinasti politik dalam pemilu 2009, 2014, 2019,” ujar Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, Senin (17/2/2020).

Jika pemilu legislatif 2019 ditelaah lebih detail, maka dapat dipetakan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik dari masing-masing partai politik.

Dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki persentase paling kecil terpapar politik dinasti, yakni 5,17 persen. Diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 50 kursi, dengan nilai 8,00 persen. 

Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik. Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpapar politik dinasti. 

Ke bawah secara berurutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 31,58 persen, Partai Golkar sebesar 21,18 persen, Partai Demokrat 18,52 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 18,18 persen, Partai Gerindra 16,67 persen, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 13,28 persen.