TAJUK OPINI

PT ASABRI & API SKANDAL YANG NYARIS PADAM

Oleh : Haidar Alwi Institute (HAI)

THREECHANNEL.CO – Dugaan mega skandal yang terjadi di PT ASABRI memang tidak seheboh Jiwasraya. Saling bantah dan ancaman bagi siapa saja yang menggaungkan masalah tersebut sempat membuatnya nyaris tenggelam. Diperparah dengan kemunculan isu lain yang terus bergulir, menyita dan mengalihkan perhatian publik termasuk media massa.

Ironisnya, media nasional yang diharapkan dapat mengulik sedikit demi sedikit, justru hanya menjadi corong layaknya humas pejabat terkait. Bahkan, beberapa di antaranya terjebak sensasi tak berfaedah hingga lupa ada pembahasan yang lebih berguna bagi bangsa dan negara.

Buruknya, tatkala dugaan mega skandal di PT ASABRI disoroti, ancaman demi ancaman kepada mereka yang berteriak lantang justru berdatangan.

Satu di antaranya datang dari Sirra Prayuna yang mengaku sebagai kuasa hukum Kepala Staf Presiden, Moeldoko. Melalui tulisan yang dimuat di sejumlah media, Sirra Prayuna meminta agar Haidar Alwi Institute meminta maaf karena dianggap telah memfitnah kliennya. Jika tidak, Sirra Prayuna mengancam akan melaporkan Haidar Alwi Institute ke polisi.

Menanggapi ultimatum tersebut, Haidar Alwi Institute menegaskan sama sekali tidak bermaksud menyerang Moeldoko atau pihak tertentu, melainkan semata-mata demi kepentingan publik. Agar dugaan mega skandal di PT ASABRI tidak padam dan tenggelam.

Dalam tulisan Tajuk Opini yang dipermasalahkan, Haidar Alwi Institute masih mengedepankan asas praduga tak bersalah melalui diksi “dugaan” dalam jumlah yang tidak sedikit.

Terlalu naif jika sebuah artikel dipahami sepotong-sepotong. Ibarat tubuh manusia yang terdiri dari banyak bagian, demikian pula artikel yang dibangun dari suku kata, kata, kalimat dan paragraf yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya.

Laksana luka disiram cuka, perih tiada terkira, Haidar Alwi Institute dengan segala hormat meminta maaf kepada pihak-pihak yang tidak berkenan. Sekali lagi, tulisan-tulisan yang dibuat adalah demi bangsa dan negara.

Jika bukan kita masyarakat yang menggaungkan gema dugaan mega skandal pembobolan keuangan negara ini, lantas siapa lagi yang bisa diharapkan menjadi pelita di tengah gelapnya suasana.

Bagaimanapun “Hawthorne Effect” sangatlah penting agar aparat penegak hukum dapat bekerja maksimal dan transparan dalam mengungkap dugaan mega skandal di PT ASABRI dan Jiwasraya. Dalam kasus ini, Polri, Kejaksaan Agung, BPK dan KPK akan lebih serius ketika kinerja mereka terus dipantau oleh masyarakat.

Jangan sampai publik kehilangan fokus perhatian pada dua dugaan mega skandal tersebut, terutama yang menggerogoti PT ASABRI. Sebab, Menkopolhukam Mahfud MD sebagi tokoh yang pertama kali mengaku mendapat “bisikan” mengenai hal ini, mengatakan bahwa dugaan pembobolan di PT ASABRI tidak kalah fantastisnya dengan yang terjadi di Jiwasraya.

Percikan api yang dinyalakan Mahfud MD ini nyaris saja padam. Beberapa hari setelah melontarkan pernyataannya, Mahfud MD malah meminta publik untuk diam tidak meributkannya. 

Ada apa dengan Mahfud MD? Apakah karena dugaan mega skandal di PT ASABRI melibatkan “jenderal mavia” hingga ada tekanan luar biasa terhadap dirinya, atau karena ia menyadari telah melakukan blunder? Entahlah, padahal ia sendiri yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk menghantam siapa saja yang terlibat.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui pernyataannya juga menguak apa yang menimpa PT ASABRI memiliki kesamaan dengan Jiwasraya, yakni kesalahan pada penempatan instrumen investasi.

Walaupun semua itu dibantah oleh Direktur Utama PT ASABRI, Sonny Widjaja, pernyataan dan proses hukum yang sedang berjalan semakin menguatkan dugaan adanya masalah di PT ASABRI. 

Diperkuat lagi oleh pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat tertutup dengan BP Tapera. Komisioner BP Tapera, Adi Setianto baru-baru ini mengaku menerima instruksi dari Sri Mulyani agar BP Tapera “tidak bernasib sama” dengan PT ASABRI dan Jiwasraya. Secara tidak langsung, hal itu mengisyaratkan bahwa ada masalah serius di PT ASABRI.

Oleh karena ityu, pantas kita terhenyak menitikkan air mata bila dugaan mega skandal di PT ASABRI benar-benar terjadi. Sebab, PT ASABRI adalah asuransi sosial dan pembayaran uang pensiun bagi para prajurit TNI/ POLRI yang memegang peranan penting dalam bela negara sekaligus mempertahankan kedaulatan NKRI. 

Mereka harus rela meninggalkan keluarga tercinta dalam jangka waktu yang cukup lama untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Bahkan, sepulang dari tugasnya, ada yang menjumpai anaknya sudah tidak lagi bernyawa. 

Betapa banyak keluarga prajurit TNI/ POLRI yang hidup pas-pasan sementara mereka mengemban tugas yang teramat berat. Kisah-kisah prajurit TNI/ POLRI ini telah tersebar luas di dunia maya dan beberapa di antaranya menjadi berita viral.

Sebut saja Bripda M Taufik Hidayat, polisi yang tinggal di kandang sapi di Yogyakarta dan mencuat pada tahun 2015 silam. Ia hidup bersama 3 adik dan ayahnya yang merupakan seorang tukang bangunan. Bayangkan, untuk menyewa rumah sebagai tempat tinggal saja mereka tidak mampu, hingga akhirnya harus tinggal di kandang sapi berukuran 2,5 X 5 meter.

Itulah sebabnya kita, seluruh rakyat Indonesia, semua elemen masyarakat, harus bersama-sama memantau dan mengawal perkembangan dugaan mega skandal di PT ASABRI & Jiwasraya. 

PERJALANAN KASUS

Dikutip dari CNN Indonesia, Mahfud MD menjelaskan, bukan kali ini saja PT ASABRI dijangkiti “virus mematikan” ini. Saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, PT ASABRI juga pernah tersangkut korupsi dan sudah diadili. Ia pun merasa heran dengan isu korupsi terkini dengan nominal yang lebih besar.

“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun gitu,” ujar Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (10/1/2020), seperti diberitakan CNN Indonesia.

“Pokoknya presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi, yakin lah,” ujarnya.

“Kasih ke saya siapa yang terlibat, saya yang mengantarkan ke KPK atau kejaksaan,” kata Mahfud MD.

Dugaan mega skandal di PT ASABRI kemudian dibantah dengan tegas oleh Direktur Utama PT ASABRI, Sonny Widjaja. Bahkan, tidak main-main pihaknya mengeluarkan ancaman akan menempuh jalur hukum jika ada berita tendensius dan negatif soal PT ASABRI.

“Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny Widjaja, Kamis (16/1/2020), dikutip dari CNBC Indonesia.

“Saya tegaskan berita-berita tersebut berita tidak benar,” imbuh Letnan Jenderal TNI (Purn) ini.

“Kepada pihak yang ingin bicara gunakan fakta dan data berverifikasi. Hentikan pembicaraan yang tendesius negatif. Jika ini terus berlangsung, dengan menyesal saya menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai mantan Panglima TNI yang disebut-sebut terlibat, mengaku tidak tahu-menahu mengenai dugaan korupsi di PT ASABRI yang mencapai lebih dari Rp 10 triliun. 

“Saya nggak ngerti ya urusan Asabri. Waktu saya Panglima TNI itu enggak ngerti tentang Asabri. Kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena dikelola BUMN,” kata Moeldoko di kantornya, Selasa (14/1/2020), dikutip dari CNBC.

“Selama saya menjadi panglima, nggak ada sih ya persoalan itu muncul. Semuanya baik. Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sama sekali kita nggak paham karena jauh antara Cilangkap dengan Asabri itu nggak ada kontak langsung,” ujarnya.

“Kita hanya menginventarisasi saja kebutuhan prajurit di bidang perumahan berapa, terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan baru, nanti dikomunikasikan,” kata Moeldoko.

“Jadi sampai batas di situ. Manajemen Asabri sama sekali kita enggak ngerti itu,” jelas Purnawirawan TNI tersebut.

Menkopolhukam Mahfud MD lantas menanggapi bantahan terkait dugaan mega skandal PT ASABRI. Mahfud MD mengibaratkan, apa yang terjadi di perseroan asuransi itu sama halnya dengan seorang yang melakukan pencurian namun tidak akan mengakui tindakannya.

“Siapa yang membantah? (Dirut Asabri). Itu kan urusannya Asabri. Sama juga kalau kamu nyuri pasti sudah bilang tidak,” ujar Mahfud MD kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jumat (17/1/2020), dikutip dari Tempo.

“Polhukam itu tidak berusaha mencari itu tapi mendapatkan informasi itu dari sumber-sumber yang kompeten,” kata Mahfud MD.

Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, masalah yang menimpa Asabri karena adanya kesalahan penempatan pada instrumen investasi saham. Kasus ini serupa dengan yang dialami PT Jiwasraya. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwajib.

“Saya rasa dari Kapolri sendiri sudah mengambil langkah tersendiri, kalau yang hukum-hukum tanya ahlinya jangan ke saya,” kata Erick Thohir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020), seperti diberitakan Kompas.

Erick Thohir juga melakukan perombakan di sejumlah BUMN, salah satunya dengan merotasi Direktur Keuangan dan Investasi PT ASABRI, Roni Hanityo Apriyanto menjadi Direktur di PT Taspen. Sebelum dicopot dari PT ASABRI pada Kamis (30/1/2020), Roni Hanityo Apriyanto terlebih dahulu telah diangkat menjadi Direktur di PT Taspen, Jumat (17/1/2020).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menerima laporan lengkap tentang dugaan mega skandal di PT ASABRI dan Jiwasraya. Presiden Jokowi pun telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua OJK Wimboh Santoso untuk menyelesaikan segi ekonominya. Sedangkan urusan hukum, akan ditangani Jaksa Agung St. Burhanuddin. 

“Sudah, sudah. 100 persen sudah,” katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis (16/1/2020), seperti yang diberitakan Tempo.

“Saya kira penting untuk diselesaikan,” imbuh Presiden Jokowi.

Tempo juga memberitakan, Kejaksaan Agung dan POLRI berbagi tugas untuk mengungkap dugaan mega skandal di PT ASABRI dan Jiwasraya. Jika Kejaksaan Agung menangani Jiwasraya, maka Polri bertugas mengusut PT ASABRI.

“Asabri sudah ada yang ambil,” kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, (22/1/2020), dikutip dari Tempo.

“Untuk PT ASABRI, kita juga sedang penyelidikan berkaitan dengan kasus tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020), diberitakan Detik.

Polisi hingga kini masih menantikan hasil audit dari BPK terkait kasus dugaan mega skandal di PT ASABRI. Adapun polisi tentunya siap menyelidiki kasus tersebut.

“Tentunya hingga saat ini kami masih menunggu hasil audit BPK yah,” ujar Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono pada wartawan, Kamis (13/2/2020). 

“Bila sudah ada audit dan ditemukan adanya kerugian baru kami tindak lanjuti,” katanya, dikutip dari Sindonews.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hati-hati dalam mengelola investasinya. Sri Mulyani tak ingin BP Tapera bernasib sama seperti PT ASABRI dan Jiwasraya.

Hal ini diungkapkan Komisioner BP Tapera, Adi Setianto usai rapat tertutup dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2020).

“Itu yang MI, Asabri yang gitu-gitulah, Jiwasraya, model bisnisnya kan kita tabungan investasi. Jadi benar-benar komite menyoroti itu tolong jagain, belajar dari itu. Jadi kita harus membuat framework- nya, kita harus membuat semuanya lah supaya jangan kejadian seperti itu,” katanya, dikutip dari CNBC.