Pangeran Raja Adipati (PRA) Barik Barliyan Suryowiyoto sebagai Raja dari Keraton Djipang, Blora, Jawa Tengah, Minggu (19/1/2020). (threechannel)

THREECHANNEL.CO – Pangeran Raja Adipati (PRA) Barik Barliyan Suryowiyoto sebagai Raja dari Keraton Djipang, Blora, Jawa Tengah, meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Undang Undang Perlindungan Sejarah.

Usulan tersebut dilontarkan PRA Barik Barliyan Suryowiyoto dalam rangka menanggapi fenomena kemunculan keraton abal-abal seperi Keraton Agung Sejagat (KAS) di Purworejo.

“Saya lebih menitikberatkan kepada tidak adanya UU Perlindungan Sejarah. Kembali saya katakan bahwa ini sangat mengherankan karena produk sejarahnya sendiri berupa situs candi, masjid, makam dan keraton dilindungi oleh UU sedangkan sejarahnya sendiri tidak. Akibatnya, para pemalsu dan pialang sejarah bebas melakukan tindakan itu untuk mengelabui masyarakat, menipu dengan iming-iming harta amanah kerap terjadi,” ujar PRA Barik Barliyan Suryowiyoto, Minggu (19/1/2020).

Tidak adanya payung hukum UU Perlindungan Sejarah membuat masyarakat dan para trah tidak bisa mempidanakan pemalsu maupun pialang sejarah. Jika pun kemudian raja dan ratu Keraton Agung Sejagat ditangkap oleh aparat, itu bukan karena memalsukan sejarah, melainkan karena melakukan tindak pidana penipuan.

“Jika UU perlindungan sejarah diprioritaskan diterbitkan sehingga jika ada pialang dan pemalsu sejarah masyarakat sudah bisa melaporkan, mempidanakan,” tutur PRA Barik Barliyan Suryowiyoto.

Padahal, merusak dan memalsukan sejarah merupakan suatu kejahatan yang sistemik karena mengakibatkan rusaknya jati diri bangsa.

Contoh lain, beberapa waktu yang lalu ada seorang budayawan yang mengatakan bahwa Raden Fatah dan Sultan Trenggono adalah Yahudi bar-bar. PRA Barik Barliyan Suryowiyoto sebagai trah Raden Fatah mengaku kesulitan untuk menjerat pelaku.

Tidak adanya UU Perlindungan Sejarah memungkinkan pelaku berkelit bahwa apa yang dikatakannya itu sebagai bentuk analisis seorang budayawan.

“Artinya jika ada 100 orang yang bicara tentang dan Demak maka ada 100 versi sejarah tentang Raden Fatah dan Demak. Ini kan bahaya untuk generasi penerus bangsa. Munculnya forum raja dan sultan nusantara untuk menjaga pemalsuan sejarah itu terjadi. Maka dalam UU budaya disebutkan bahwa raja dan sultan itu adalah pamong budaya karena keraton dulunya adalah tempat asal budaya itu sendiri,” pungkasnya.