Jumpa pers organisasi rakyat dan lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka), Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). (ist)

THREECHANNEL.CO – Organisasi rakyat dan lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka). Sebab, RUU Cilaka dinilai merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial.

“FRI menilai keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha. Selain itu, substansi RUU Cilaka Indonesia menyerupai watak pemerintah kolonial Hindia Belanda,” ujar Arip Yogiawan dalam konferensi pers di gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). 

Menurutnya, konsep sistem ketenagakerjaan dalam RUU Cilaka mirip kondisi perburuhan pada masa kolonial Hindia-Belanda. Pada akhir abad ke-19, di bawah tekanan globalisasi dan perjanjian internasional, pemerintah kolonial Hindia-Belanda menerbitkan aturan Koeli Ordonantie.

Tujuannya adalah untuk menjamin pengusaha dapat mempekerjakan kuli perkebunan tembakau dengan upah sangat murah dan tanpa perlindungan. Para buruh juga diancam hukuman kerja paksa sementara pengusaha yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi denda ringan. 

Selain itu, RUU Cilaka juga mengembalikan politik pertanahan nasional ke zaman kolonial karena semangatnya sama dengan ketentuan dalam Agrarische Wet 1870. Kedua aturan tersebut sama-sama berambisi untuk mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyaknya untuk investasi asing dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. 

“Formalisme hukum yang kuat dalam RUU Cilaka menghidupkan kembali semangat domein verklaring khas aturan kolonial.  Masyarakat kehilangan hak partisipasi dan jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanah yang mereka kuasai,” tutur Arip Yogiawan.

Terlebih, guna memuluskan RUU Cilaka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kejaksaan RI dan memerintahkan aparat Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendukung dan mengantisipasi ancaman aturan ini. Penggunaan alat negara seperti ini menyerupai kerja kepolisian kolonial Hindia-Belanda yang ditugaskan memata-matai, menangkap, dan menyiksa rakyat saat itu.

“Kegagalan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakannya tidak perlu ditutupi dengan membuat regulasi baru. Apalagi, regulasi tersebut adalah pesanan yang akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara baik rakyatnya maupun kelestarian lingkungannya,” pungkasnya.

Berikut 12 alasan mengapa FRI menolak Omnibus Law RUU Cilaka:

a. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.

b. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

c. Satgas omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan RUU omnibus law.

d. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi.

e. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

f. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.

g. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster), dan kerusakan lingkungan.

h. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah upah minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing.

i. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja.

j. Pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah bagi industri sejalan dengan masifnya investasi.

k. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual.

l. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha.