Proyek Revitalisasi Monas Selatan. (ist)

THREECHANNEL.CO – Tim Advokasi Partai Solidaritas Indonesia disingkat PSI DKI Jakarta mendatangi kantor KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi, 23 Januari 2020 terkait kisruh proyek revitalisasi Monas.

Mereka melaporkan proyek revitalisasi Monas yang mempunyai beberapa kejanggalan. Di antaranya, perusahaan kontraktor yang tidak jelas dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang meloloskan lelang perusahaan terkait.

“Perusahaan kontraktor iya, tadi soalnya ada dugaan soal alamat kantor kontraktor itu tidak jelas. Tapi ada SKPD terkait juga. Kenapa bisa meloloskan lelang untuk perusahaan itu?” ujar Patriot Muslim, anggota Tim Advokasi PSI Jakarta di Kantor KPK.

Patriot Muslim menjelaskan bahwa tujuan kedatangan timnya ke KPK karena ingin menjernihkan isu yang berkembang.

“Kalau memang ada pelanggaran ya diusut, kalau pun memang gak ada ya harus ada keterangan dari KPK,” ujarnya.

Terkait alamat kantor pemenang lelang PT Bahana Prima Nusantara, akhirnya bisa berkembang ke adanya dugaan bahwa perusahaan kontraktor tersebut merupakan perusahaan kertas atau perusahaan bendera.

“Itu kan menyalahi aturan lagi kalau memang seperti itu,” tutur Patriot Muslim.

Ia menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan ke KPK di antaranya dokumen dari LPSE, penelusuran tim Advokasi PSI, dan beberapa link dari media.

“Memang masih harus banyak yang didalami, makanya kita pengin sinergis dengan KPK supaya bisa membuktikan masalah ini. Karena jangan sampai kita menduga-duga ada kecurigaan, terus akhirnya masyarakat jadi resah.” Demikian Patriot Muslim menjelaskan soal pelaporan kejanggalan proyek revitalisasi Monas itu.

Revitalisasi Monas Belum Berizin

Revitalisasi kawasan Monas yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ternyata belum mendapatkan izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

“Revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin,” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut Setya, pemberian izin bukan dikeluarkan Kementerian Sekretaris Negara, tetapi oleh Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang diketuai Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Itu kolektif, ada enam kementerian kalau tidak salah, sekretaris Komisi Pengarah itu sendiri Pak Gubernur (Jakarta) merangkap ketua badan pelaksana,” tutur Setya.

Ia menjelaskan, Komisi Pengarah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

“Komisi Pengarah bertugas memberikan pengarahan dan pendapat kepada Badan Pelaksana.” Serta, mengeluarkan persetujuan terhadap perencanaan maupun pembiayaan,” tuturnya.

Contoh proyek pembangunan di kawasan Medan Merdeka yang telah mengantongi izin dari Komisi Pengarah, kata dia, antara lain Moda Raya Terpadu fase ll dari Bundaran HI sampai Kota.

“Pembangunan Stasiun MRT tahap II yang akan dilakukan pembangunan itu sudah ada izin dari kami dengan beberapa rekomendasi,” paparnya.

Merujuk Keppres Nomor 25/1995, kawasan Medan Merdeka meliputi Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.

Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sisi utara oleh Jalan Medan Merdeka Utara. Sisi selatan dibatasi oleh Jalan Medan Merdeka Selatan, sisi timur oleh Jalan Medan Merdeka Timur, dan sisi barat oleh Jalan Medan Merdeka Barat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, melakukan revitalisasi Kawasan Medan Merdeka, khususnya di sisi Selatan.

Rencana revitalisasi sudah disiapkan sejak 2019, dan ditargetkan rampung selama tiga tahun ke depan. Rencana utama revitalisasi adalah membangun lapangan plaza untuk wadah kegiatan publik.

Proyek revitalisasi kawasan Monas Selatan mencakup area 34.841 m² dan dikerjakan oleh PT Bahana Prima Nusantara dengan nilai Rp 64,4 miliar.

Revitalisasi ini diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau serta kegiatan pemerintah pusat maupun daerah.

Kawasan silang Monas yang biasanya jadi tempat kegiatan pemerintah, akan dikembalikan ke fungsi semula, yakni ruang kontempelasi.

190 Pohon Ditebang, Monas Gundul

Sebanyak 190 pohon yang ada di kawasan Monumen Nasional atau Monas ditebang oleh pengelola. Kepala Pengelola Monas Muhammad Isa Sarnuri mengakui adanya penebangan pohon ini. Ia mengatakan ini merupakan bagian dari revitalisasi kawasan Monas.

“Nantinya kawasan selatan akan menjadi jalur hijau,” ujar Sarnuri saat dihubungi, Kamis 16 Januari 2020.

Sarnuri menyebutkan di jalur hijau tersebut nanti akan dibangun plaza selatan, kolam air dan juga revitalisasi tugu dan tapak kawasan.

Sarnuri mengatakan revitalisasi tersebut merupakan lanjutan dari proyek yang disayembarakan pada 2018.

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki lewat akun Twitter-nya @trotoarian mengunggah foto kawasan selatan Monas yang sudah gundul.

“Ketika kota-kota besar di belahan dunia berlomba menanam pohon sebanyak-banyaknya, di Jakarta, Monas pohonnya mulai ditebangi untuk revitalisasi Monas,” cuit koalisi.

Koalisi mengaku tidak anti dengan pembangunan,namun juga harus mengutamakan lingkungan.

“Kami tidak anti pembangunan yang kami sayangkan cara membangunnya. Pohon memiliki manfaat besar, tidak seharusnya ditebang.”